Balai Besar POM di Pontianak menyelenggarakan Kegiatan Advokasi Pengendalian Resistensi Antimikroba (AMR) di Sektor Peternakan sebagai langkah awal memperkuat pengawasan penggunaan antibiotik pada hewan ternak. Kegiatan ini sukses dilaksanakan pada Selasa, 25 November 2025 di Aula Balai Besar POM di Pontianak. Acara dibuka secara resmi oleh Kepala BBPOM di Pontianak, Hariani, serta dihadiri peserta dari berbagai mitra lintas sektor, mulai dari OPD Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, organisasi profesi, akademisi, Ombudsman, hingga asosiasi terkait lainnya.
Dalam sesi pemaparan materi, drh. Banter Wahyudi, Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Barat, menyampaikan gambaran menyeluruh terkait kondisi resistensi antimikroba di subsektor peternakan. Ia menyoroti sejumlah praktik bermasalah yang masih ditemukan, seperti penggunaan antibiotik tanpa resep, pemberian antibiotik sebagai growth promoter, penggunaan profilaksis massal tanpa diagnosa, serta distribusi obat hewan yang belum tertib. Data surveilans nasional turut menunjukkan tingkat resistensi yang mengkhawatirkan pada bakteri E. coli dari ayam pedaging, terutama terhadap sefotaksim dan fluoroquinolon. Kondisi ini diperburuk dengan minimnya pencatatan obat, kemudahan akses antibiotik di kios pakan, serta terbatasnya SDM pengawas di lapangan. Pemerintah menegaskan bahwa penanganan AMR membutuhkan komitmen semua pihak untuk menerapkan penggunaan antibiotik secara bijak melalui penguatan biosekuriti, kepatuhan regulasi, pengawasan berbasis One Health, serta edukasi berkelanjutan kepada peternak.
Sementara itu, Dedi Hariyadi, S.Pt., Kepala UPT Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesmavet, dan Klinik Hewan Provinsi Kalimantan Barat, memaparkan kondisi residu antibiotika pada produk pangan asal hewan berdasarkan hasil uji tapis berbasis bioassay. Hasilnya, 36% terdeteksi positif mengandung residu antibiotika. Faktor penyebab residu antara lain ketidakpatuhan terhadap masa henti obat, kesalahan dosis, dan cara pemberian obat yang tidak sesuai pada hewan ternak. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan antibiotika di tingkat peternakan masih memerlukan pengawasan yang lebih ketat.
Pada bagian akhir, paparan menegaskan bahwa keberadaan residu antibiotika pada pangan bukan hanya persoalan teknis laboratorium, tetapi menyangkut keamanan pangan dan risiko jangka panjang terhadap resistensi antimikroba pada masyarakat. Seluruh peserta dari lintas sektor dan OPD terkait di lingkungan Provinsi Kalimanatan Barat sangat mengapresiasi BBPOM di Pontianak yg menginisiasi pelaksanaan kegiatan. Advokasi ini juga menjadi momentum strategis untuk perumusan kebijakan dalam rangka memperkuat sinergi lintas sektor dan aksi nyata dalam meningkatkan pengawasan penggunaan antibiotik, memperbaiki praktik budidaya, serta memperkuat surveilans. Melalui langkah bersama, diharapkan perlindungan kesehatan hewan, keamanan pangan, dan kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat dapat semakin terjamin.
-AS
