Profil PPID Pelaksana

Keterbukaan informasi bukan sekadar wacana, melainkan roh dari demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat. Hak masyarakat untuk memperoleh informasi telah dijamin dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan lnformasi Publik serta diperkuat oleh Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan peraturan turunannya.

Regulasi tersebut menegaskan bahwa badan publik wajib mengelola informasi dengan baik demi meningkatkan pengetahuan masyarakat dan mendorong partisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan. Keterbukaan informasi bukan hanya hak, tetapi juga tanggung jawab bersama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Awal Perjalanan PPID BPOM

Sebagai badan publik yang memiliki peran strategis dalam pengawasan Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengukuhkan komitmennya terhadap keterbukaan informasi dengan membentuk Pejabat Pengelola lnformasi dan Dokumentasi (PPID) pada tahun 2011. Pembentukan ini didasarkan pada Keputusan Kepala Sadan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelayanan lnformasi Publik di Lingkungan BPOM.

Sejak saat itu, PPID BPOM terus beradaptasi dan berinovasi demi memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, dan berbiaya ringan

Dinamika dan Penyempurnaan Struktur Organisasi

Dalam perjalanannya, struktur organisasi PPID BPOM mengalami berbagai penyesuaian. Pada tahun 2021, berdasarkan Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.02.01.1.2.05.21.216, PPID di lingkungan BPOM mengalami restrukturisasi untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pengelolaan informasi publik.

Regulasi terkait pengelolaan layanan informasi publik pun terus disempurnakan. Keputusan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.08.11.07456 Tahun 2011 yang sebelumnya menjadi dasar pengelolaan layanan informasi publik, telah direvisi oleh Peraturan BPOM Nomor 33 Tahun 2022. Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan standar layanan informasi publik yang lebih adaptif dan sesuai dengan perkembangan hukum.

Struktur organisasi PPID BPOM kembali diperkuat melalui Keputusan Sekretaris Utama BPOM Nomor HK.02.02.2.02.25.11 Tahun 2025, yang menyesuaikan peran PPID dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik yang lebih optimal.

Pada Tahun 2025, PPID Pelaksana BBPOM di Pontianak juga telah dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak Nomor HK.02.02.15A.02.25.59 tentang Keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana di Lingkungan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak. PPID di Lingkungan BBPOM di Pontianak terdiri dari PPID Pelaksana yaitu Kepala BBPOM di Pontianak, Bidang Pengelola dan Pelayanan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik.   

Era Digital dan Transformasi Layanan

Seiring perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat, BPOM melakukan lompatan besar dalam layanan informasi publik. Pada tahun 2019, PPID BPOM meluncurkan subsite PPID BPOM (ppid.pom.go.id) dan PPID BPOM Mobile untuk mempermudah akses informasi bagi masyarakat. Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat mengajukan permintaan informasi, menyampaikan keberatan, serta mengakses data publik dengan lebih cepat dan inklusif, termasuk bagi penyandang disabilitas.

Tak hanya itu, PPID BPOM juga secara aktif melakukan pemutakhiran Daftar lnformasi Publik (DIP) dan Klasifikasi lnformasi yang Dikecualikan atau Daftar lnformasi yang Dikecualikan (DIK) agar selalu selaras dengan kebutuhan dan perkembangan regulasi.

PPID BPOM Saat lni

Saat ini, PPID BPOM berkedudukan di BPOM Pusat dan didukung oleh 30 PPID Pelaksana di Unit Kerja Pusat serta 76 PPID Pelaksana di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tak hanya menjalankan layanan informasi publik, pada tahun 2023 PPID BPOM menginisiasi Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan lnformasi Publik (Monev KIP) di lingkungan BPOM guna mendorong pemeringkatan keterbukaan informasi di setiap unit kerja.

Hasil Monev KIP di lingkungan BPOM menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2024, capaian keterbukaan informasi di PPID Pelaksana semakin membanggakan, dengan rincian sebagai berikut:

-       PPID Pelaksana (81 PPID) mencapai predikat lnformatif

-       PPID Pelaksana (19 PPID) mencapai predikat Menuju lnformatif

Capaian ini mencerminkan peningkatan kualitas layanan informasi publik di seluruh unit kerja BPOM, sekaligus menegaskan komitmen dalam memberikan akses informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

Raihan Penghargaan

Komitmen BPOM dalam keterbukaan informasi telah berbuah manis. Sejak tahun 2020 hingga 2024, BPOM berhasil meraih predikat "lnformatif" dalam Anugerah Sadan Publik dari Komisi lnformasi Pusat selama Lima tahun berturut-turut.

Dalam Monev KIP tahun 2024, BPOM memperoleh nilai 96,63, yang menempatkannya sebagai peringkat pertama dalam kategori Lembaga Negara dan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian.

BBPOM di Pontianak juga memperoleh predikasi “Informatif” pada Monev KIP di lingkungan BPOM. Peningkatan prestasi keterbukaan informasi oleh BBPOM di Pontianak ini terlihat dari capaian perolehan nilai 92.16 pada tahun 2023 menjadi 96.18 pada tahun 2024.