Intervensi pemerintah dalam pemenuhan gizi mikro melalui program fortifikasi pangan memerlukan pengawalan yang berkesinambungan dari semua stakeholder baik pemerintah pusat maupun daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Kesehatan No. 36 tahun 2009. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Balai Besar POM di Pontianak, Dra. Corry Panjaitan, Apt, dalam acara pembukaan "Advokasi FGD Untuk Penguatan Jejaring Pengawasan Pangan Daerah Terkait Pangan Fortifikasi Provinsi Kalimantan Barat" pada hari Kamis 29 Oktober 2015.
Hadir sebagai narasumber utama Direktur Inspeksi dan Sertifikasi Pangan Badan POM RI, Ir. Tetty Helfery Sihombing, MP. Acara tersebut dihadiri sejumlah 65 undangan yang mewakili beberapa instansi pemerintah, LSM, Ormas, dan pelaku usaha.
Fortifikasi pangan merupakan salah satu solusi untuk pemenuhan gizi mikro seimbang yang efektif. Saat ini terdapat dua jenis pangan yang sudah wajib difortifikasi yaitu garam konsumsi beryodium dan tepung terigu. Sedangkan fortifikasi minyak goreng sawit diundur kewajiban pelaksanaannya pada tahun 2016 nanti serta fortifikasi beras yang akan menyusul kemudian.
Di wilayah pengawasan Balai Besar POM di Pontianak yang meliputi seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat, terdapat 4 sarana produksi garam konsumsi beryodium. Para pelaku usaha selalu didorong untuk memenuhi persyaratan cara produksi pangan yang baik sebagai jaminan untuk menghasilkan garam yang memenuhi persyaratan SNI.
Para peserta mengikuti acara tersebut dengan antusias. Diskusi yang berkembang bukan saja terkait fortifikasi produk pangan, tetapi juga dengan produk lainnya. Diskusi semakin semangat dengan adanya informasi bahwa pada tahun 2016 fortifikasi minyak makan akan dilaunching dan kemudian akan disusul dengan fortifikasi beras.
Balai Besar POM di Pontianak
