Semangat berkolaborasi dalam peningkatan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat, Balai Besar POM di Pontianak menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) bersama dengan lintas sektor. FKP diilaksanakan secara hybrid di Aula BBPOM di Pontianak pada tanggal 30 Juni 2025. FKP dihadiri instansi pemerintah, akademisi, asosiasi profesi, pelaku usaha, organisasi masyarakat sipil, LSM, media, dan pengguna layanan BBPOM di Pontianak. BBPOM di Pontianak membuka komunikasi kepada seluruh mitra untuk memperoleh saran dan masukan yang membangun untuk penyusunan standar pelayanan yang diterapkan.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Kalimantan Barat, Tariyah, menyampaikan pelayanan prima dengan pemenuhan komponen standar pelayanan publk dan komitmen menjaga integritas. Dalam paparannya, Tariyah menekankan bahwa standar pelayanan yang harus ditetapkan agar pelayanan berkualitas, mudah, terjangkau, serta tidak multi tafsir. Beliau juga menekankan pentingnya integritas pelayanan dan tidak membuka peluang untuk maladministrasi. Tariyah turut menyampaikan apresiasi atas kinerja Pelayanan Publik dan inovasi yang diterapkan BBPOM di Pontianak
Kepala BBPOM di Pontianak, Fauzi Ferdiansyah memaparkan sepuluh standar pelayanan BBPOM di Pontianak yang akan ditetapkan. Pelayanan publik yang dilayani oleh BBPOM di Pontianak, antara lain: Penerbitan Surat Keterangan Impor Obat dan Makanan, Penerbitan Surat Keterangan Ekspor Obat dan Makanan, Sertifikasi Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), Sertifikasi pemenuhan aspek Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), Penerbitan rekomendasi sebagai pemohon notifikasi kosmetika, Penerbitan izin penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB), Pengujian Obat dan Makanan, Pengaduan masyarakat dan informasi Obat dan Makanan, serta Penerbitan Rekomendasi Importir Obat Bahan Alam (OBA), Suplemen Kesehatan (SK), dan Obat Kuasi (OK). Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Importir OBA, SK, dan OK merupakan pelayanan terbaru. Fauzi menyampaikan inovasi pelayanan publik BBPOM di Pontianak yang terintegrasi dan mudah diakses. Beliau juga membuka kesempatan kepada peserta untuk memberikan masukan dari draft standar yang disampaikan.
Tim FKAP BBPOM di Pontianak juga memberikan pemaparan mengenai Penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Penerapan SMAP BBPOM di Pontianak merupakan langkah nyata mewujudkan Reformasi Birokrasi menciptakan birokrasi bersih, efektif, dan melayani. BBPOM di Pontianak mematuhi dan menerapkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lain terkait anti penyuapan secara konsisten. Tim FKAP menyampaikan alur penerapan SMAP dan kanal pengaduan yang dapat diakses jika menemukan praktik gratifikasi, suap, atau penyalahgunaan wewenang. Kanal tersebut yaitu Jumpe Pak Long, Kanal SP4N-Lapor!, dan Sistem Informasi Pengaduan: sangintegritas.pom.go.id.
Setelah kegiatan pemaparan materi dan diskusi bersama, perwakilan peserta FKP melakukan penandatanganan Berita Acara Hasil FKP mengenai Standar Pelayanan Balai Besar POM di Pontianak. Para mitra juga turut mendukung penerapan anti penyuapan dengan melakukan penandatanganan komitmen bersama.
Melalui Forum Konsultasi Publik, BBPOM di Pontianak sebagai penyelenggara pelayanan dan masyarakat memperoleh pemahaman yang sama serta memperoleh solusi atas pembahasan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, serta dampak dan evaluasi kebijakan. BBPOM di Pontianak berkomitmen untuk melakukan perbaikan berkelanjutan dan membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan dan akuntabel.
-AS
