Dalam rangka melakukan koordinasi Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu, Balai Besar POM di Pontianak mengadakan pertemuan dengan beberapa stakeholder. Pertemuan diselenggarakan dengan mengundang 30 perwakilan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat, Kantor Wilayah Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat, Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Propinsi Kalimantan Barat, Dinas Pertanian, Dinas Perdagangan, serta Dinas Peternakan dan Kehewanan Propinsi Kalimantan Barat.
_x000D_
Plh Kepala Balai Besar POM di Pontianak, Dra. Ketut Ayu Sarwetini, Apt dalam pembukaan acara menyampaikan bahwa tujuan dari forum tersebut adalah untuk lebih mengoptimalkan Jejaring Pengawasan yang sudah ada yang melibatkan beberapa stakeholder dari instansi pemerintah. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa tugas pokok dan fungsi masing-masing stakeholder sudah dijelaskan dengan rinci dalam PP 28 Tahun 2004 dalam hal pengawasan pangan.
Dalam forum yang diselenggarakan tanggal 16-18 November 2011, Kepala Bidang Farmasi, Promosi dan Sarkes Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya, Drs. Teguh Sembiring menyampaikan materi “Sharing Story Pengawasan Pangan di Kabupaten Kubu Raya”. Beliau menyampaikan, walaupun dengan berbagai keterbatasan sarana prasarana dan SDM, Kabupaten Kubu Raya sudah proaktif dalam menjalankan fungsi pengawasan pangan. Pihaknya sudah melakukan sampling Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) di 40 sekolah dalam wilayah Kabupaten Kubu Raya dan melaksanakan pengujian sampel bekerjasama dengan Balai Besar POM di Pontianak.
_x000D_Pengawasan peredaran pangan di wilayah perbatasan cukup menjadi sorotan dalam forum ini. Kepala Kanwil Dirjen Bea dan Cukai Kalimantan bagian Barat, Drs.Jusuf Indarto menyampaikan, ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya penyelundupan beberapa komoditi Malaysia ke Indonesia, antara lain masih rendahnya tingkat pendapatan penduduk di daerah perbatasan, adanya disparitas harga serta minimnya ketersediaan komoditi bahan pokok seperti gula, beras, makanan dan minuman. Sedangkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Barat, Drs. Subaidi menyoroti masalah perdagangan pangan yang tidak memenuhi ketentuan seperti label yang kurang lengkap, perdagangan yang tidak jujur dari oknum pelaku usaha yang kurang memperhatikan kepentingan rakyat banyak.
_x000D_Sebagian besar kabupaten di Kalimantan Barat berada dalam prioritas dua peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Indonesia seperti disampaikan Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Provinsi Kalimantan Barat, Ir. H Moch. Budi Setiawan, MM. Beliau menerangkan bahwa laju pertumbuhan penduduk yang tidak sebanding dengan peningkatan produksi pangan serta sarana dan prasarana di wilayah Kalimantan Barat yang masih terbatas menjadi tantangan dalam meningkatkan ketahanan pangan.
_x000D_Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM di Pontianak, Dra. Ida Lumongga, Apt, dalam kesempatan ini menyampaikan hasil-hasil pemeriksaan dan penyidikan yang sudah dilakukan BBPOM di Pontianak hingga tahun 2011, tantangan dan hambatan yang ditemui di lapangan terkait pengawasan pangan.
_x000D_Diharapkan kegiatan Jejaring Pengawasan Pangan Terpadu dilakukan secara berkelanjutan agar permasalahan dalam pengawasan pangan dapat cepat terinformasikan dan diperoleh solusi yang tepat untuk melindungi masyarakat.
_x000D__x000D_
_x000D_
BBPOM di Pontianak
_x000D__x000D_ _x000D_
