Pontianak – (22/3). Balai Besar POM di Pontianak menyelenggarakan Internalisasi Reformasi Birokrasi dengan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi untuk Membangun SDM yang BerAKHLAK. Seluruh pegawai mengikuti kegiatan internalisasi di aula Balai Besar POM di Pontianak. Kegiatan ini merupakan wujud komitmen Balai Besar POM di Pontianak dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pelaporan Gratifikasi, serta dalam rangka internalisasi Reformasi Birokrasi untuk meningkatkan pemahaman seluruh pegawai BBPOM di Pontianak terhadap Gratifikasi.
Kepala Balai Besar POM di Pontianak, Fauzi Ferdiansyah menyampaikan pentingnya peran serta seluruh pegawai Balai Besar POM di Pontianak tidak menerima gratifikasi atas pekerjaan dan memegang teguh integritas jabatan. Upaya ini sebagai bentuk nyata penegakan integritas dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
Koordinator Pengawas Bidang Instansi Pemerintah Pusat Kantor Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Barlian Fransiskus Saragih, menyampaikan pemahaman gratifikasi. Gratifikasi umum terjadi berupa pemberian uang tambahan (fee), hadiah uang, barang, rabat (diskon), komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Tindakan gratifikasi berpotensi terjadi saat terdapat kondisi dimana terdapat aspek yang tidak sesuai dengan ketentuan.
Beliau menyampaikan pentingnya keterlibatan seluruh pegawai mengendalikan gratifikasi. Pengendalian gratifikasi meningkatkan integritas pegawai , citra positif dan kredibilitas instansi, dan lingkungan kerja yang sehat. Masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang bersih dan prima.
Selain itu, seluruh pegawai memperoleh tata cara pelaporan gratifikasi dapat dilakukan melalui sangintegritas.pom.go.id. Selain gratifikasi, pegawai juga dapat memanfaatkan pada sangintegritas.pom.go.id untuk melaporkan benturan kepentingan atau whistleblowing system.
