Kepala Balai Besar POM di Pontianak, Fauzi Ferdiansyah bersama tim melaksanakan serah terima Arsip Statis di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat (23/10). Kegiatan ini merupakan upaya Balai Besar POM di Pontianak melakukan penyelamatan arsip bernilai guna permanen untuk jenis arsip- arsip Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah kurun waktu 2005 – 2014 berupa penyerahan Arsip Statis. Penyerahan arsip statis merupakan salah satu upaya penyelamatan Memori Kolektif Bangsa (MKB) BBPOM di Pontianak, sebagai Unit kearsipan II di lingkungan Badan POM.
Sebanyak 14 (empat belas) arsip statis telah diserahkan dan diterima oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat. Penyerahan Arsip Statis dilakukan dengan penandatanganan Berita Acara oleh kedua belah pihak, yaitu Kepala Balai Besar POM di Pontianak, Fauzi Ferdiansyah, sebagai pihak pertama dan diterima oleh Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat, Sugeng Hariadi, sebagai pihak kedua.
Arsip statis yang diserahkan merupakan arsip yang bernilai kesejarahan baik bagi organisasi BBPOM di Pontianak maupun bagi Provinsi Kalimantan Barat karena berisi tentang unjuk kinerja dan kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan yang telah dilakukan dan mendukung kinerja pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat.
Penetapan arsip statis telah melalui serangkaian proses penilaian dari Unit Kearsipan I (Biro Umum Badan POM) dan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) sebagai tim penilai usul serah arsip statis dan sesuai Jadwal Retensi Arsip berketerangan Permanen, telah diterbitkan Surat Penetapan Penilaian Arsip Statis oleh ANRI, Surat Plt Kepala ANRI nomor B-KN.00.02/5404/2023 hal Persetujuan Penyerahan Arsip Statis, dan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 506 Tahun 2023 tentang Penetapan Penyerahan Arsip Statis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.
Arsip BBBPOM di Pontianak yang telah diterima oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Kalimantan Barat dapat dimanfaatkan seluas-luasnya bagi kepentingan pemerintah, pembangunan, penelitian, ilmu pengetahuan, kemasyarakatan dan kemaslahatan bangsa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku.
