BBPOM di Pontianak bersama lintas sektor dan pelaku usaha ritel dan Depot Air Minum Isi Ulang melaksanakan rapat koordinasi terkait distribusi Air Minum Isi Ulang. Kegiatan dilangsungkan di Aula BBPOM di Pontianak pada tanggal 17 Mei 2024. Lintas sektor yang merupakan mitra pengawasan BBPOM di Pontianak hadir dalam kegiatan ini, antara lain Dinas Kesehatan Kota Pontianak, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak, DKUMKPP Kabupaten Kubu Raya dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kubu Raya. Koordinasi ini menghimpun para pelaku usaha agar memperoleh pemahaman dan membangun komitmen menjalankan praktik distribusi air minum sesuai ketentuan.
Kepala BBPOM di Pontianak menyampaikan apresiasi kepada lintas sektor dan pelaku usaha yang hadir. Beliau menyampaikan pentingnya rapat koordinasi ini untuk membangun kesamaan persepsi mengenai kesesuaian praktik distribusi air minum isi ulang (AMIU) yang baik. Diharapkan pelaku usaha berkomitmen menjalankannya untuk menjamin kualitas produk yang dihasilkan aman dan bermutu selama didistribusikan di pasaran.
Dalam rapat koordinasi ini, pelaku usaha Depot AMIU dan pemilik toko memperoleh pembaruan informasi mengenai kewajiban pelaku usaha produk air minum isi ulang untuk mengikuti ketentuan Kepmenperindag Nomor 651 Tahun 2004 tentang Persyaratan Teknis Depot Air Minum dan Perdagangannya. Ketentuan tersebut antara lain: pelaku usaha Depot AMIU hanya menjual produk kepada konsumen di lokasi depot, dilarang memiliki stok produk air minum dalam wadah, wadah harus tidak bermerek/polos, pelaku usaha Depot AMIU wajib memeriksa wadah yang dibawa oleh konsumen, dilarang memasang segel pada wadah/galon, tutup wadah harus polos/tidak bermerek, serta melakukan pencucian/sanitasi wadah. AMIU yang dihasilkan harus memenuhi persyaratan kualitas air minum yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan. Tindak Lanjut terhadap pengawasan Depot AMIU yang tidak sesuai ketentuan akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Jika terdapat ritel (toko/mini market) yang memperjualbelikan produk AMIU, maka produk tersebut adalah produk Tanpa Izin Edar (TIE)/ilegal dan akan dilakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
