Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meraih penghargaanpada kategori Pemerintah Daerah yang mendukung Program pengendalian AMR terbaik pertama. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Budi Gunadi Sadikin kepada Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, dr. Harisson, M.Kes. Turut hadir Plt. Kepala Badan POM, Dr. Dra. L. Rizka Andalusia, Apt., M.Pharm., MARS pada Acara Puncak Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-23 Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Parkir Timur Senayan Gelora Bung Karno Jakarta (4/2).
Sesuai implementasi Peraturan Menteri Koordinator Bidang PembangunanManusia dan Kebudayaan No. 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Pengendalian Resistensi Antimikroba, Badan POM mengevaluasi dan menilai kinerja pemerintah daerah dalam mendukung program pengendalian AMR sejalan dengan program pengawasanBadan POM untuk menurunkan penyerahan antibiotik secara bebas tanpa resep dokter di sarana pelayanan kefarmasian. Badan POM menilai kemitraan dengan UPT BPOM setempat, program kegiatan AMR yang dilakukan oleh PEMDA, dan regulasi kebijakan terkaitprogram pengendalian AMR telah dibangun dengan baik.
Sejalan dengan ini, Harrison menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menjalankan komitmennya dengan konsisten memperhatikan pemakaian Antibiotik dan berdasarkan Surat Edaran Tentang Pencegahan Resistensi Terhadap Obat-Obatan Antibiotika. Beliau mengungkapkan pemakaian obat antibiotik tidak boleh sembarangan dan hanya dapat dibeli melalui resep dokter. Pengunaan harus rasional dan sesuai dengan indikasi medis.
Di momen HUT ke 23 BPOM ini, beliau juga mengapresiasi Badan POM yang selalu semangat meningkatkan kolaborasi hingga ke pelosok negeri untuk melindungi masyarakat Indonesia.
