Balai Besar POM di Pontianak melaksanakan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Mempawah pada Selasa, 10 Maret 2026 di ruang kerja Wakil Bupati Mempawah. Pertemuan tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Mempawah, Juli Suryadi Burdadi, SH, M.Si, dan menjadi bagian dari upaya penguatan koordinasi pelaksanaan program prioritas nasional di bidang pengawasan obat dan makanan di Kabupaten Mempawah.
Dalam pertemuan tersebut, BBPOM di Pontianak menyampaikan rencana pelaksanaan program keamanan pangan terpadu yang meliputi Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas, serta Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman yang direncanakan dilaksanakan di Kabupaten Mempawah pada tahun 2026. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dan pemangku kepentingan dalam mewujudkan pangan yang aman di lingkungan desa, sekolah, dan pasar.
Selain itu, turut dibahas upaya peningkatan capaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) serta kegiatan pengendalian resistensi antimokroba melalui penguatan komitmen dan sinergi lintas sektor di Kabupaten Mempawah. Kegiatan ini merupakan upaya terpadu untuk mewujudkan sistem keamanan pangan yang berkelanjutan melalui peran aktif pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, serta masyarakat.
Sebagai tindak lanjut dari audiensi tersebut, BBPOM di Pontianak juga melakukan koordinasi dengan beberapa perangkat daerah terkait, yaitu Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Sosial, PPPA, PMPD), Dinas Pendidikan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Mempawah, serta Dinas Penanaman Modal, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMKUKMPTSP) Kabupaten Mempawah. Koordinasi ini dilakukan untuk membahas dukungan data serta penentuan lokasi sasaran program, seperti desa, sekolah, dan pasar yang akan menjadi lokasi implementasi program pada tahun 2026.
Melalui sinergi lintas sektor ini diharapkan pelaksanaan program keamanan pangan di Kabupaten Mempawah dapat berjalan optimal serta meningkatkan perlindungan masyarakat terhadap pangan yang aman, bermutu, dan layak konsumsi.
-AP
