Pada tanggal 03 dan 04 Juli 2025, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak melaksanakan Pengawasan Kearsipan Internal di Lingkungan Badan POM yang diselenggarakan secara daring (online). Biro Umum Badan POM melaksanakan pengawasan kearsipan internal pada Balai Besar POM di Pontianak dalam rangka menindaklanjuti amanat Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan bahwa dalam rangka menciptakan penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan prinsip, kaidah, standar kearsipan, dan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga dilakukan pengawasan kearsipan yang meliputi pengawasan atas penyelenggaraan kearsipan di Lingkungan Badan POM.
Kepala Bagian Tata Usaha, Ibu Dia Purnawati, memberikan sambutan dan dukungan pelaksanaan pengawasan kearsipan pada Balai Besar POM di Pontianak. Tim Pengawas yang diwakili oleh Setiaji Baskara Sulenda menyampaikan apresiasi terhadap kerjasama semua pihak atas terselenggaranya kegiatan pengawasan kearsipan pada Balai Besar POM di Pontianak.
Urgensi pengawasan kearsipan dilakukan dalam rangka terselamatnya dan terkelolanya arsip milik negara untuk kepentingan negara dan kemaslahatan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan. Pengawasan kearsipan memastikan terwujudnya kepatuhan terhadap perundang-undangan sehingga terhindar dari pengenaan sanksi yang diatur dalam UU Nomor 43 Tahun 2009; memastikan kualitas kinerja penyelenggaraan kearsipan berdasarkan NSPK; serta utilitas/kemanfaatan pengelolaan arsip untuk kepentingan negara dan layanan kepada masyarakat.
Pada pengawasan kearsipan internal tahun 2025 kali ini terdapat perbedaan instrumen penilaian dari tahun sebelumnya sesuai Keputusan Kepala ANRI Nomor 130 Tahun 2025 tentang Instrumen Pengawasan atas Pelaksanaan Penyelenggaraan Kearsipan dan Tata Cara Penilaian. Instrumen pengawasan kearsipan internal saat ini lebih kepada penajaman pengukuran tingkat digitalisasi arsip yang masuk dalam indeks reformasi birokrasi dan diarahkan pada pencapaian manfaat bagi pemerintah dan layanan publik.
Balai Besar POM di Pontianak berperan sebagai Unit Kearsipan II dan Unit Pengolah, sehingga objek pengawasan kearsipan internal dilaksanakan terhadap 1 (satu) unit kearsipan II dan 5 (lima) unit pengolah. Unit Kearsipan II dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha. Unit Pengolah dilaksanakan oleh Bagian Tata Usaha, Fungsi Pengujian, Fungsi Pemeriksaan, Fungsi Penindakan, serta Fungsi Informasi dan Komunikasi. Pengawasan kearsipan internal dilaksanakan terhadap penyelenggaraan kearsipan terdiri dari pengelolaan arsip dinamis dan sumber daya kearsipan. Pengelolaan arsip dinamis terdiri dari penciptaan arsip, penggunaan arsip, pemeliharaan arsip, dan penyusutan arsip. Sumber daya kearsipan terdiri dari sumber daya manusia, serta prasarana dan sarana kearsipan.
Pada exit meeting, tim pengawas menyampaikan ringkasan hasil pengawasan kearsipan sementara pada Balai Besar POM di Pontianak. Selain itu disampaikan rekomendasi kearsipan untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi penyelenggaraan kearsipan, serta tertib pengelolaan arsip pada Balai Besar POM di Pontianak.
