Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan di Indonesia, terutama dalam bidang hilirisasi hasil riset serta pengendalian resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR), Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM menyelenggarakan Workshop Kerja Sama Dalam Negeri (KSDN) Tahun 2025 dengan tema “Strategi Kolaboratif Lintas Sektor dalam Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan Menuju Indonesia Emas yang Sehat dan Berdaya Saing.” Kegiatan ini dilaksanakan pada Senin, 27 Oktober 2025, di Aula Gedung Rempah BPOM, dan dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat, Lynda K. Wardhani. Peserta workshop merupakan pengelola kerja sama dari berbagai unit kerja dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam upaya perlindungan kesehatan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing nasional di bidang obat dan makanan.
Dalam paparannya, narasumber dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya sinergi antara riset dan industri dalam memperkuat hilirisasi hasil penelitian di bidang obat dan makanan. Melalui program GROW BPOM (Green Research and Opportunities With BPOM) yang diinisiasi oleh Balai POM di Bogor, pemerintah berupaya memastikan agar hasil riset tidak berhenti di laboratorium, tetapi dapat dimanfaatkan secara nyata oleh pelaku industri dan masyarakat. Program ini mencakup pendampingan riset, pelatihan, asistensi regulasi, serta percepatan izin edar bagi produk inovatif seperti kosmetik, pangan olahan, dan obat bahan alam. Kolaborasi strategis ini diharapkan dapat meningkatkan mutu, keamanan, dan daya saing produk dalam negeri, serta memperkuat kemandirian inovasi nasional guna mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis riset.
Dari sisi daerah, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Erna Yulianti, menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam pengendalian resistensi antimikroba (AMR) yang kini menjadi ancaman kesehatan global. Sejalan dengan kebijakan nasional seperti Permenkes No. 8 Tahun 2015 tentang PPRA di Rumah Sakit dan Rencana Aksi Nasional Pengendalian AMR 2020–2024, pemerintah daerah membentuk tim koordinasi lintas sektor yang melibatkan Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup, BPOM, serta organisasi profesi seperti IDI, IAI, dan PAFI. Upaya ini berfokus pada penguatan regulasi , peningkatan penggunaan antibiotik secara rasional, pengawasan distribusi obat, serta edukasi masyarakat mengenai penggunaan antibiotik yang bijak. Di Kalimantan Barat, langkah tersebut telah menunjukkan hasil nyata melalui penurunan signifikan praktik penyerahan antibiotik tanpa resep dokter, sekaligus memperkuat sistem layanan kesehatan berbasis kolaborasi lintas sektor.
Sementara itu, Kepala Balai Besar POM di Pontianak, Hariani menegaskan komitmen BPOM dalam memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah guna mendukung pengendalian AMR serta meningkatkan efektivitas pengawasan obat dan makanan, khususnya di wilayah perbatasan. Melalui kegiatan Advokasi dan Kerja Sama, Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten/Kota, bimbingan teknis lintas sektor, serta kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), BPOM terus mendorong penggunaan antibiotik yang rasional di masyarakat. Kepatuhan dalam pengelolaan antibiotik diperkuat dengan diterbitkannya Surat Edaran Gubernur Kalimantan Barat Nomor 442/245/SDK-A/DINKES tentang Pencegahan Resistensi Antibiotik. Kolaborasi yang konsisten antara BPOM, Dinas Kesehatan, dan organisasi profesi telah menghasilkan capaian signifikan, dengan penurunan angka penyerahan antibiotik tanpa resep dokter dari 81,5% pada 2018 menjadi 22,4% pada 2024. Keberhasilan pelaksanaan peta jalan pengendalian AMR ini menegaskan bahwa kedisiplinan, kolaborasi terpadu, serta dukungan berkelanjutan dari seluruh pihak mulai dari masyarakat hingga pembuat kebijakan dengan pendekatan One Health menjadi kunci untuk mewujudkan sistem pengawasan obat dan makanan yang tangguh.
-AS
