BBPOM di Pontianak melakukan audiensi ke Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Barat pada 23 September 2026. Pertemuan ini bertujuan untuk menyinergikan pelaksanaan Pelayanan Publik Berbasis HAM dengan fokus utama mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan agar mendapatkan pelayanan publik yang setara. Lebih dari sekadar isu hak asasi manusia, agenda strategis ini juga diperluas pada rencana kolaborasi lintas instansi terkait sistem pengawasan obat dan keamanan pangan, serta langkah konkret dalam pemberdayaan masyarakat.
Tim Kantor Wilayah Kementerian HAM Kalimantan Barat siap berkolaborasi dan mendampingi BBPOM di Pontianak dalam memfasilitasi pemenuhan aspek-aspek pelayanan sesuai Permenkumham Nomor 25 Tahun 2023 tentang P2HAM. Selain membahas fasilitas pelayanan yang inklusif, tim juga secara terbuka mendiskusikan implementasi Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di BPOM, baik pada tahapan sebelum beredar (pre-market) maupun setelah beredar (post-market). Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan pengawasan produk yang aman sekaligus pelayanan publik yang berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.
